.jpg)
Sekitar empat puluh menteri hadir ketika itu. Hampir semuanya berpakaian putih putih seragam para pembantu Presiden kala itu. Pengamanan mereka amat ketat, sebagian datang dengan dikawal panser tentara.
Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang dipenjara karena dituduh terlibat Gerakan 30 September tampak hadir. Adapun Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal A.H. Nasution tak ada. Dia salah satu target operasi Cakrabirawa yang lolos sepekan sebelumnya. Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit juga tidak kelihatan di antara peserta rapat. Sedangkan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto justru muncul. Suasana tegang. Setiap orang tampak waswas dan curiga satu sama lain.
Soekarno lalu membuka sidang. Pada kesempatan pertama, dia meminta Menteri Negara dan Wakil Ketua II Comite Central PKI Njoto bicara. "Saudara Njoto, kamu punya statement untuk disampaikan? Silakan," kata Soekarno, seperti dikutip Menteri Transmigrasi Mochamad Achadi kepada Tempo pada 2003. Ia adalah salah satu peserta rapat.
Njoto mengeluarkan secarik kertas berisi tulisan tangan dan mulai bicara. "PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S," katanya tegas. "Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat." Pernyataannya singkat saja.
Soekarno lalu bicara. Sang Bung Besar menegaskan bahwa peristiwa 30 September itu adalah hal biasa dalam perjalanan sejarah bangsa. "Selalu ada peruncingan peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, PRRI/Permesta peruncingan nasionalis, maka ini peruncingan kiri," kata Soekarno.
Presiden juga menyebut bahwa peristiwa G30S hanyalah tonggak kecil dalam perjalanan revolusi Indonesia. " een rimpeltje in de oceaan...," katanya. Hanya sebuah riak di tengah samudra.
PAGI sebelum rapat, M.H. Lukman, Menteri Negara dan Wakil Ketua I Comite Central PKI, menjemput Njoto di rumahnya, Jalan Malang 22, Menteng, Jakarta Pusat. Njoto bergegas menyongsong kameradnya, yang baru keluar dari mobil dinas menteri bermerek Dodge Dart, dan langsung bertanya, "Apa sebetulnya yang terjadi?" Lukman menggeleng, "Saya juga tak tahu."
Pada saat insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal terjadi enam hari sebelumnya, Njoto sedang berada di Medan, Sumatera Utara, ikut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Hal pertama yang dia lakukan setibanya kembali ke Ibu Kota adalah mengungsikan keluarganya keluar dari rumah dinas di Menteng.
Gerakan 30 September memang direncanakan tanpa sepengetahuan Njoto. John Roosa, sejarawan University of British Columbia, Kanada, dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massal, menulis bagaimana Pemimpin Redaksi Harian Rakjat itu sudah lama dijauhkan dari pengambilan keputusan penting di dalam Politbiro PKI.
Dia mengutip catatan yang dibuat panitera Politbiro PKI, Iskandar Subekti. "Dalam semua diskusi, kawan Njoto dengan sadar tidak diikutsertakan oleh kawan Aidit, dengan pertimbangan ideologis," ia mencatat. Aidit, menurut Subekti, menganggap Njoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Catatan lain menyebutkan bahwa Njoto saat itu lebih condong pada poros komunis Uni Soviet, bertentangan dengan Aidit yang merapat pada poros Peking.
Dalam sebuah wawancara dengan koran Jepang, Asahi Shimbun, pada 2 Desember 1965, Njoto mempertanyakan dasar logika Gerakan 30 September. "Apakah premis Letkol Untung tentang adanya Dewan Jenderal membenarkan adanya suatu coup d'etat?" katanya.
Tidak hanya Njoto, umumnya anggota Comite Central PKI juga tidak tahu Gerakan 30 September. Dalam pleidoinya di Mahkamah Militer Luar Biasa yang dibacakan pada 1972, Iskandar Subekti menjelaskan bahwa rapat Politbiro PKI pada Agustus 1965 hanya memutuskan akan memberikan "dukungan politis" kepada sebuah aksi militer yang dirancang "sejumlah perwira progresif". Pada akhir Agustus, keputusan Politbiro itu disampaikan kepada Comite Central PKI. Aidit memimpin sendiri rapat itu. "Tidak ada diskusi," kata Subekti.
Dalam pleidoinya, Subekti menjelaskan partai tidak pernah memberikan dukungan fisik atas Gerakan 30 September. Partai hanya akan membela perjuangan itu melalui pemberitaan pers dan sidang sidang pemerintah. "Itu sikap politik yang wajar dan biasa, berhubungan dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI saat itu," tulisnya.
Garis politik itulah yang diikuti Harian Rakjat, edisi Sabtu, 2 Oktober 1965. Koran yang dipimpin Njoto itu terbit sehari setelah Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah melarang semua media terbit, kecuali harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha-dua koran yang berafiliasi dengan TNI AD. Judul kepala berita Harian Rakjat dicetak besar besar, "Letkol Untung, Komandan Bataljon Tjakrabirawa, Menjelamatkan Presiden dan RI dari Kup Dewan Djendral". Di bawahnya, ada subjudul: "Gerakan 30 September Semata mata Gerakan dalam AD".
Meski mendukung, Tajuk Rencana Harian Rakjat hari itu justru mengambil jarak dengan Gerakan 30 September. "Kita rakyat memahami betul apa yang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakannya yang patriotik itu," tulis editorial harian itu. "Tapi bagaimanapun juga persoalan tersebut adalah persoalan intern AD."
Meski terkesan hati hati, pernyataan itu terasa menantang karena dirilis pada saat tentara sudah melarang penerbitan semua media. Apalagi, saat itu pasukan TNI AD sudah mengepung Halim Perdanakusuma dan melumpuhkan pasukan pendukung Gerakan 30 September yang tersisa. Njoto dan redaksi Harian Rakjat tampaknya tidak paham dan tidak menduga akan ada perkembangan politik yang amat drastis pada hari hari pertama setelah Gerakan 30 September.
Ada satu hal lagi yang menguatkan dugaan Njoto tidak terlibat Gerakan 30 September. Dalam sebuah diskusi di Tempo, akhir Agustus lalu, kawan dekat Njoto, bekas Pemimpin Redaksi Harian Merdeka Joesoef Isak, membeberkan fakta bahwa Njoto sejak 1964 sudah diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partainya. "Dia diam saja, semua dia pikul, seakan akan dia ikut (Gerakan 30 September)," kata Joesoef.
Rapat Kabinet Dwikora di Istana Bogor, 6 Oktober 1965. Seusai sidang, semua menteri bergegas pulang. Jurnalis Harian Rakjat, Amarzan Ismail Hamid, yang hadir saat itu, mengaku melihat Presiden Soekarno berbincang sebentar dengan Njoto, sebelum masuk ke Istana. "Itulah terakhir kali saya melihat Bung Njoto," katanya pekan lalu.
Di halaman Istana, seorang Menteri Negara, Kolonel Polisi Boegi Sumpeno, sempat mengajak Njoto pulang bersama ke Jakarta, dikawal panser. "Ikut rombongan saya saja," kata Boegi menawarkan. Njoto tersenyum dan menolak.
JOESOEF Isak mengetahui rahasia sahabatnya, Njoto, dari sumber tak terduga. Ketika itu, pada 1968, mantan Pemimpin Redaksi Harian Merdeka itu ditahan di Blok R Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Suatu hari, tahanan politik di blok sebelah melemparkan buku kecil ke selnya.
Tetangga sebelah itu, Sugi, adalah mantan anggota Comite Central Partai Komunis Indonesia. Rupanya Sugi dengan tekun menjahit kertas rokok menjadi buku kecil. Di buku itu dia menuliskan kisah "pengadilan" Njoto oleh pimpinan kolektif PKI, pada 1964.
Sebagai anggota CC, Sugi turut mengadili Njoto. Di sidang itu, Njoto, yang menjabat Wakil Ketua II CC PKI, diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi skorsing. Semua jabatannya di partai dilucuti.
Sugi, saat itu 70 tahun, memaksakan diri memanjat pohon ceri supaya bisa memberikan buku itu kepada Joesoef. "Saya tanya, 'Kenapa Pak Sugi menyampaikan ini pada saya?'," Joesoef bercerita. "Dia bilang, ini harus ditulis, dan dia memilih saya karena saya wartawan."
Karena itulah Joesoef yakin, Njoto tak mengetahui pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September. Sebetulnya, Njoto bisa lepas tangan dari Gerakan lantaran tak lagi menjabat posisi strategis di partai. "Tapi dia memikul semua, seolah olah ikut serta," ujar Joesoef.
Ketika diwawancarai Risuke Hayashi dan Takehiko Tadokoro, koresponden harian Jepang, Asahi Shimbun, di Jakarta, dua pekan sebelum hilang, Njoto masih gigih membela partainya. Menurut Njoto, pimpinan Partai Komunis sama sekali tak mengetahui soal Gerakan 30 September. Dia mengatakan, di mata partainya, Gerakan itu merupakan masalah internal tentara.
Bahkan, kata Njoto, ketika peristiwa pembunuhan para petinggi TNI Angkatan Darat itu terjadi, dia sedang bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan sejumlah petinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian berkeliling Sumatera. Mereka baru tahu soal Gerakan itu ketika berada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. "Kami sama sama terenyak," katanya kepada Asahi Shimbun.
***
DI antara empat tokoh kunci PKI D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman, Njoto paling muda. Pada usia 19 tahun, dia sudah mewakili PKI Banyuwangi di Komite Nasional Indonesia Pusat. Tak terang benar, sejak kapan sebenarnya Njoto bergabung dengan Partai Komunis, dan siapa yang mempengaruhinya. "Dia belajar diam diam," kata Sri Windarti, adik Njoto.
Tokoh tokoh muda di Partai Komunis ketika itu berhasil menggusur pemimpin sepuh, seperti Tan Ling Djie, Alimin, Wikana, dan Ngadiman Hardjosubroto, serta mengambil alih kepemimpinan partai. Aidit menjabat Ketua, Lukman menduduki posisi Wakil Ketua I, Njoto sebagai Wakil Ketua II, dan Sudisman mengisi kursi Sekretaris Jenderal.
Sebagai Wakil Ketua II, Njoto bertanggung jawab atas Departemen Agitasi dan Propaganda. Lewat Harian Rakjat dan majalah teori Bintang Merah, Njoto "menghajar" lawan lawan politiknya. Sebaliknya, lewat kolom "Catatan Seorang Publisis" di Harian Rakjat, Iramani nama pena Njoto tampil lebih lembut dan "sastrawi".
Salah satu polemik paling keras terjadi antara Harian Rakjat melawan Merdeka pada Juni hingga Juli 1964. Harian Rakjat, misalnya, memuat tulisan panjang bertajuk "Merdeka Sudah Jelas Sekali Membela Tuan Tanah". Lewat tulisannya itu, Harian Rakjat menangkis tudingan Merdeka yang menganggapnya "kaum rebelli". Silat pena itu baru berakhir setelah Jaksa Agung Soeprapto turun tangan.
***
PEREMPUAN itu bernama Rita. Anak Rusia ini penerjemah untuk tokoh tokoh PKI yang sedang melawat ke Negeri Beruang Merah tersebut. Sedemikian serius kisah asmara Njoto dengan Rita, hingga hampir berujung ke ranjang pengantin. Padahal, ketika itu Njoto sudah beristrikan Soetarni.
Niat Njoto meninggalkan Soetarni tentulah membuat Partai gerah. Comite Central PKI, menurut Semaun, sebenarnya sudah berkali kali memperingatkan Njoto, supaya memutuskan hubungan dengan Rita. "Hubungan mereka bisa mencemarkan citra Partai," ujar Semaun.
Selain soal citra, mantan anggota Comite Central PKI, Rewang, mengatakan pimpinan PKI curiga Rita merupakan agen Partai Komunis Uni Soviet, sehingga hubungan itu bisa membahayakan partai. Sidang partai akhirnya digelar untuk membahas masalah tersebut.
Njoto dicecar dari berbagai penjuru. "Suasana sidang itu panas sekali," kata Joesoef Isak. Dia mendapatkan cerita dari Sugi, anggota Comite Central yang hadir dalam rapat itu. "Tapi Njoto sangat terbuka. Semua pertanyaan dia jawab." D.N. Aidit akhirnya turun tangan, meminta waktu berbicara empat mata dengan Njoto.
Hampir dua jam mereka berbicara dan membiarkan peserta sidang menunggu. Njoto, yang semula ngotot, akhirnya bersedia mengubur niatnya. Aidit dan Njoto berpelukan. Namun keputusan sidang soal disiplin partai tetap tak bisa ditawar. Njoto dijatuhi skorsing dan sementara melepaskan berbagai jabatannya di partai. Sanksi ini rencananya akan disahkan dalam Kongres Partai pada 1965.
3 serangkai (ki-ka): Aidit, M.H. Lukman*, Njoto bersama PM China Mao Tse Tung (Mao Zedong)
"Tapi hubungan Njoto dengan Aidit sama sekali tidak berubah," kata Rewang. Njoto tetap aktif mengikuti pertemuan partai, termasuk rapat rapat menjelang September 1965. Bahkan Njoto pulalah yang membawa surat Aidit dan membacakannya di sidang kabinet beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal.
Menjelang tumbangnya PKI, memang santer beredar kabar perbedaan jalan di antara pucuk pimpinan PKI, yakni D.N. Aidit, Njoto, dan Sudisman. Haluan politik Aidit semakin dekat dengan Partai Komunis Cina ketimbang ke Uni Soviet.
Dalam pleidoi di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, dan juga otokritiknya terhadap partai (keduanya ditulis setelah Gerakan 30 September), Sudisman menilai Aidit sudah menyeret partai pada petualangan atau avonturisme. Dukungan pemimpin partai terhadap Gerakan 30 September, menurut Sudisman, tidak didasari kesadaran dan keyakinan massa.
Njoto dianggap sudah kelewat dekat dengan Soekarno. Ketika berpidato di Palembang, pada 1964, isi pidatonya dianggap lebih Soekarnois ketimbang Marxis. "Itu titik awal Njoto dianggap punya jalan sendiri," ujar seorang mantan wartawan Harian Rakjat.
Rewang, mantan anggota Comite Central PKI, mengakui perbedaan sikap antara Aidit, Njoto, dan Sudisman. Namun Semaun Utomo, mantan Ketua Lembaga Sejarah Comite Central PKI, meragukan kabar tersebut. Pimpinan partai, kata Semaun, hanya berbeda pendapat, tapi tidak sampai pecah. "Kabar itu omong kosong," kata Joesoef Isak. "Njoto mengagumi Aidit, dan Aidit mencintai Njoto hingga saat-saat terakhir."
DI Istana Tampaksiring, Bali, Presiden Soekarno tampak gelisah. Njoto, menteri negara yang menjadi penulis pidato Presiden, tak ketahuan berada di mana. Padahal upacara kenegaraan 17 Agustus 1965 tinggal sepekan.
Njoto, yang juga Wakil Ketua II Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah penulis andalan si Bung untuk pidato-pidatonya yang membakar itu. Dua penulis lain-Soebandrio dan Ruslan Abdoelgani sejak 1960 mulai jarang dipakai.
"Bung Karno merasa pemikirannya cocok dengan Njoto," kata Joesoef Isak, sahabat Njoto sekaligus teman dekat Bung Karno, sehari sebelum wafat, pertengahan Agustus lalu. Wakil Perdana Menteri Soebandrio kemudian memberi tahu Bung Karno, Njoto sedang di Amsterdam, Belanda, bersama Joesoef, menegosiasi pembelian pesawat terbang Fokker.
Setelah berkeliling Afrika, karena Konferensi Asia Afrika ke-2 batal di Aljazair akibat kudeta di negeri itu, Njoto ngelencer ke Belanda, lalu ke Rusia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Partai Komunis. Njoto segera pulang begitu menerima kawat bahwa Presiden mencarinya. Padahal di Moskow ia sedang melawat bersama Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit.
Menjelang akhir kekuasaannya itu, hubungan Soekarno dan Njoto memang terbilang rapat dan unik. Bung Karno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia yang pamornya sedang meredup, sementara PKI sedang berjaya di seluruh negeri. Dan Njoto, 38 tahun, adalah tokohnya yang paling mencorong.
Menurut Joesoef, keduanya saling mengagumi, saling menyukai. Bung Karno menyukai Njoto karena ia satu-satunya pentolan PKI yang "liberal", pragmatis, dan tak dogmatis. Selain selalu tampil rapi dan dandy, menteri negara ini menyukai musik klasik, jazz, bisa memainkan hampir semua alat musik, menulis, serta menyukai puisi dan seni rupa.
Kedekatan itu tak hanya dalam urusan kerja, tapi menyangkut hal-hal pribadi. Menurut kolega Njoto di Harian Rakjat, Bung Karno memanggil laki-laki yang terpaut usia 26 tahun itu dengan sebutan "Dik". "Ini panggilan tak lazim di kalangan pejabat dan aktivis politik waktu itu," katanya. "Umumnya sesama pejabat memanggil 'Bung'."
Njoto sering terlihat dalam pesta lenso yang digelar di Istana Negara. Sehabis upacara-upacara resmi, Bung Karno biasanya menggelar pesta dengan mengundang penyanyi top Ibu Kota macam Titiek Puspa, Rima Melati, atau Suzanna.
Setelah tamu negara pulang, pasukan Cakrabirawa dengan sigap menyiapkan "panggung hiburan". Para pejabat negara, wartawan, atau siapa pun yang hadir bergiliran menyanyi dan menari. Njoto tak pernah ketinggalan menyumbang suara.
Suatu ketika, menurut orang dalam istana, Bung Karno mennganggap Njoto bagai adiknya sendiri. "Dik Njoto" naik panggung dan siap menyumbangkan suara, Bung Karno menghampiri lalu merapikan kerah jas Njoto yang terlipat. "Seperti itulah hubungan mereka, dekat sekali."
Selain sama-sama doyan pesta, Njoto orator ulung seperti Bung Karno. Sabar Anantaguna, teman SMP Njoto di Solo, Jawa Tengah, bersaksi bahwa sejak remaja laki-laki berkacamata ini jagoan podium. "Kalau berpidato, dia seperti dalang, semua orang terpukau," katanya.
Sama seperti Soekarno, Njoto juga menguasai beberapa bahasa asing dan puluhan bahasa daerah. Ia juga penerjemah Marxisme yang mumpuni. Bung Karno pernah menjuluki Njoto "Marhaenis sejati" merujuk pada ideologi kerakyatan yang dicetuskan Soekarno.
Sebaliknya, Njoto adalah orang pertama yang menelurkan istilah "Soekarnoisme". Istilah yang dilontarkannya dalam sebuah pidato di Palembang pada April 1964 itu kemudian dipakai oleh kawan sekaligus musuh Bung Karno. Kelompok anti-PKI malah mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme pada September 1964.
Mereka khawatir panglima tertinggi itu makin jatuh ke pelukan PKI, apalagi Bung Karno sudah mencetuskan poros Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom), sebagai asas front persatuan nasional. Sebaliknya, kubu PKI terutama D.N. Aidit-menyangka Njoto telah dipakai Soekarno untuk menggembosi PKI.
Njoto dianggap berkhianat dengan membuat istilah baru dalam wacana ideologi. Sebab, bagaimanapun, asas PKI adalah Marxisme-Leninisme. Soekarnoisme dianggap lema baru yang bisa merongrong komunisme.
Dan Njoto memang serius dengan istilah barunya itu. Menurut sumber Tempo, pemimpin umum koran PKI itu menganggap Marxisme terlalu asing bagi petani dan borjuis kecil yang ingin digarap PKI menjadi basis massa ideologinya. "Sedangkan Soekarnoisme itu lebih jelas, dan orangnya juga masih hidup."
Sikap Njoto inilah, antara lain, yang membuat para pemimpin PKI hilang kepercayaan kepadanya. Aidit sampai menerbitkan harian Kebudajaan Baru sebagai "pesaing" Harian Rakjat, sebab memecat Njoto sebagai pemimpin Harian Rakjat akan membuat konflik menjadi terbuka dan sama sekali tak akan menguntungkan PKI.
Aidit akhirnya melepaskan Njoto dari jabatan Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda PKI. Tapi, menurut Joesoef Isak, alasan utama skorsing itu adalah urusan perempuan. Waktu itu Njoto dituding terlibat hubungan gelap dengan seorang perempuan Rusia. Aidit memaksa Njoto memutuskan cinta terlarang itu.
PKI memang tegas dalam soal ini. Aidit, yang antipoligami, mengeluarkan aturan menerapkan skorsing bagi siapa saja yang ketahuan berselingkuh. Menurut almarhum Oey Hay Djoen, anggota DPR dari PKI, waktu itu banyak anggota yang kena skorsing akibat ketahuan menjalin affair dengan perempuan bersuami.
Menurut sumber Tempo, "skorsing" inilah yang mendorong Bung Karno meminta Njoto mendirikan partai baru, dengan nama sementara "Partai Rakyat Indonesia" dengan asas Soekarnoisme. Bung Karno menganggap Soekarnoisme adalah penyempurnaan Marhaenisme. Tapi ide itu tak pernah kesampaian karena polemik kedua kubu keburu pecah.
Badan Pendukung Soekarnoisme menyerang sikap Njoto dan PKI di Harian Merdeka milik B.M. Diah. Njoto menangkisnya di Harian Rakjat. Berhari-hari polemik itu ramai, meruncing hampir berujung bentrokan. Bung Karno akhirnya turun tangan dengan melarang pemakaian istilah Soekarnoisme dalam polemik.
Tapi hubungan Soekarno Njoto tetap ketat hingga senja kala kekuasaan "Pemimpin Besar Revolusi" itu. Puncaknya adalah malam 30 September 1965, ketika Tanah Air menyaksikan perubahan nasib dan arah sejarah zaman yang bergolak.
*nb : M. H. Lukman adalah kakak kandung Pahlawan Revolusi Mayjen. S. Parman
[dari berbagai sumber]
